“Mantan unsur pimpinan DPRD Tator 1999–2004 ini tidak bisa memberikan kesaksian karena tiba-tiba sakit. Kesaksiannya terpaksa ditunda di persidangan selanjutnya,”ungkap Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makale Adrianus Y Tomana kepada media seusai sidang lanjutan kasus korupsi APBD Tator tahun anggaran 2002-2003 di Pengadilan Negeri Makale,kemarin.

Mantan pimpinan DPRD Tator1999-2004jugaterseretkasus korupsi dana APBD 2002- 2003 bersama dua unsur pimpinan lain.Ketiga mantan unsur pimpinan tersebut sebelumnya sudah divonis satu tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi terpaksa hanya menghadirkan satu saksi, yakni staf Sekretariat DPRD Tator Luciana Pare Allo.

“Saksi Luciana Pare Allo kami hadirkan karena pada 2003, bertugas sebagai staf sekretariat DPRD mendampingi istri para terdakwa studi banding ke Minahasa,”kata Adrianus. Salah satu pos anggaran DPRD tahun anggaran 2002- 2003 yang digunakan tidak sesuai peruntukannya oleh anggota DPRD Tator periode 1999- 2004,yakni dana pemberdayaan perempuan.

Dana tersebut dimanfaatkanmembiayaiistrianggotaDPRDmendampingisuaminya saat kegiatan studi banding. Ketua Majelis Hakim PN Makale Barmen Sinurat SH yang memimpin sidang perkara kasus korupsi dana APBD 2002-2003, memutuskan menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Demikian catatan online Bolangan yang berjudul Mantan pimpinan DPRD Tana Toraja.

Sekadar diketahui,Ridwan Muhadir yang juga Kepala Dinas PU Makassar, ditahan Kejari Makassar, Rabu (12/1), setelah diperiksa sekitar tiga jam lamanya di ruang intelijen. Menanggapi keinginan PH Ridwan Muhadir,Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar M Syahran Rauf menanggapi dingin. Menurutnya, gugatan praperadilan merupakan hak tersangka. Namun, dia kembali menegaskan apa yang dilakukan Kejari sudah sesuai aturan hukum yang berlaku.

”Itu hak PH-nya jika ingin melakukan praperadilan, yang jelas kami melakukan semua sesuai aturan hukum acara yang berlaku, semuanya sudah diatur dalam Pasal 77 KUHP yang isinya pengadilan negeri berhak memutus sah tidak penahanan,”tandasnya. Menanggapi adanya tudingan rekayasa penahanan Ridwan, Syahran mengatakan tak pernah sedikit pun pihak kejaksaan terlintas melakukan rekayasa atas penangkapan tersangka Ridwan tersebut.

Penahanan dilakukan setelah Kejari mengantongi bukti keterlibatan tersangka. ”Tidak ada dan tidak benar bahwa kami merekayasa sesuatu hal,tidak pernah terlintas di benak tim penyidik.Terkait sakitnya Tajuddin, silakan cek sendiri mengenai kondisi Tajuddin Lamase.Kami persilakan semua pihak yang ingin tahu kondisinya,datang ke bayangkara,” katanya. Sementara itu, Kejari Makassar memeriksa dua saksi ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang terkait bangunan yang diduga memiliki potensi korupsi yang melibatkan Ridwan.

”Hari ini (kemarin), kami juga memeriksa saksi ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, yakni Andi Maal Latif dan Efra M Bara, untuk BAP keterangan ahli kasus PU serta kasus Pa’baeng-baeng,” papar Syahran. Dia akan kembali memeriksa Kadis PU Makassar tersebut, sedangkan untuk pemeriksaan Tajuddin Lamase,pihak Kejari masih akan menunggu kesehatan tersangka tersebut membaik. ”Kami masih akan periksa,tapi belum sekarang, untuk Tajuddin kamji tunggu sampai kondisi kesehatannya membaik,”pungkasnya. Demikian catatan online Bolangan tentang Tersangka kasus dugaan korupsi.

Oleh sebab itu, PBB dan sejumlah parpol nonparlemen akan mengajukan permohonan judicial reviewkepada Mahkamah Konstitusi (MK). “Pengajuan judicial review ini sebagai upaya kami untuk mendapatkan keadilan dari MK,” kata mantan Menteri Kehutanan itu. Meskipun dirasa memberatkan, pihaknya tetap akan mengikuti aturan tersebut karena PBB tetap bertekad untuk meraih kesuksesannya kembali pada Pemilu 2014. Terkait ambang batas minimum perolehan suara, PBB hingga saat ini masih menunggu ketetapannya sebelum melangkah lebih jauh, seperti konfederasi dengan sejumlah parpol kecil lainnya.

Ia mengemukakan selama ini sudah ada pembicaraan intensif dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP),Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Persatuan Daerah (PPD), terkait rencana konfederasi.

Kelompok warga selatan berpakaian kaos jingga dan topi meneriakkan “Tidak ada persatuan. Ya untuk berpisah,” katanya membuat marah kelompok utara yang minta mereka meninggalkan tempat itu.